Wacana dan realisasi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menjadi isu hangat yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan biaya ini telah memicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan orang tua, yang khawatir akan semakin tergerusnya akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun merespons dengan mengeluarkan kebijakan penundaan dan peninjauan kembali, menunjukkan betapa kompleksnya persoalan pendanaan pendidikan tinggi di tengah tuntutan kualitas dan pemerataan.

Dinamika Kenaikan UKT dan Respons Mahasiswa

Pangkal persoalan kenaikan UKT bermula dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Aturan ini disebut-sebut menjadi dasar bagi PTN untuk meninjau ulang dan menaikkan tarif UKT mereka, terutama bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2024/2025. Beberapa universitas besar seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Riau (Unri), hingga Universitas Indonesia (UI) menjadi sorotan publik karena adanya lonjakan UKT yang dinilai fantastis dan tidak proporsional.

Kenaikan ini sontak menimbulkan reaksi keras dari mahasiswa di berbagai kampus. Aksi demonstrasi, petisi daring, dan kampanye di media sosial marak dilakukan untuk menyuarakan keberatan mereka. Mahasiswa merasa bahwa kenaikan UKT tidak sejalan dengan kondisi ekonomi mayoritas keluarga Indonesia dan berpotensi menjadi hambatan serius bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Mereka menuntut transparansi dalam penetapan biaya dan keadilan dalam skema pembayaran, agar pendidikan tinggi tidak lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir kalangan.

Menakar Dampak pada Akses dan Kualitas Pendidikan

Dampak utama dari kenaikan UKT yang signifikan adalah potensi menurunnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah akan semakin sulit untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana, meskipun memiliki kapasitas akademik yang mumpuni. Hal ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghambat mobilitas sosial melalui jalur pendidikan.

Di sisi lain, pihak universitas seringkali berargumen bahwa kenaikan UKT diperlukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas, sumber daya dosen, dan riset. Biaya operasional PTN yang terus meningkat, ditambah dengan kebutuhan akan inovasi dan teknologi, seringkali menjadi alasan di balik penyesuaian tarif. Namun, tanpa transparansi yang memadai dan jaminan bahwa dana tersebut memang dialokasikan secara efektif untuk peningkatan kualitas, argumen ini sulit diterima oleh publik. Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan antara keberlanjutan finansial institusi pendidikan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pendidikan itu investasi masa depan, bukan komoditas. Jika UKT terus melambung tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat, maka kita sedang membangun dinding pemisah antara mimpi dan kenyataan bagi generasi muda kita.” – Kutipan seorang aktivis mahasiswa

Langkah Pemerintah dan Solusi Jangka Panjang

Merespons gelombang protes, Kemendikbudristek di bawah pimpinan Nadiem Makarim akhirnya mengambil langkah tegas. Ia meminta PTN untuk membatalkan dan menarik kembali kenaikan UKT yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta melakukan evaluasi ulang. Bagi mahasiswa yang sudah telanjur membayar dengan tarif baru, Kemendikbudristek mengimbau agar PTN mengembalikan kelebihan pembayaran atau memperhitungkannya untuk semester berikutnya. Kebijakan ini disambut baik, namun sebagian pihak menilai bahwa solusi jangka panjang tetap diperlukan.

Untuk mengatasi masalah pendanaan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, beberapa opsi dapat dipertimbangkan. Pertama, peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk PTN agar beban operasional tidak seluruhnya ditumpukan kepada mahasiswa. Kedua, diversifikasi sumber pendapatan universitas melalui kerja sama industri, hibah penelitian, dan endowment fund. Ketiga, penguatan sistem beasiswa dan bantuan biaya pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan. Keempat, pentingnya transparansi anggaran dan akuntabilitas PTN dalam mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tinggi dapat tetap relevan, berkualitas, dan tetap terjangkau bagi seluruh anak bangsa.

• Kenaikan UKT di berbagai PTN telah memicu gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat.
• Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menjadi dasar penyesuaian UKT, namun banyak yang dinilai tidak proporsional.
• Dampak utama kenaikan UKT adalah potensi terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
• Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah meminta PTN untuk membatalkan dan mengevaluasi ulang kenaikan UKT.
• Solusi jangka panjang memerlukan peningkatan anggaran pemerintah, diversifikasi pendapatan universitas, penguatan beasiswa, dan transparansi anggaran.