Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi sorotan dan polemik di setiap tahun ajaran baru. Diterapkan dengan tujuan mulia untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dan menghapus favoritisme sekolah, sistem ini justru kerap memicu protes, kebingungan, dan perdebatan sengit di kalangan orang tua dan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah berupaya mengurangi kompetisi tidak sehat dan kesenjangan antar sekolah, namun di sisi lain, realitas kualitas pendidikan yang timpang di berbagai wilayah justru menelanjangi kelemahan sistem ini.

Tujuan Mulia di Balik Kontroversi Zonasi

Pemerintah memperkenalkan sistem zonasi pada tahun 2017 dengan visi yang jelas: mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan mengurangi segregasi sosial di sekolah. Filosofi utamanya adalah bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya, tanpa harus bersaing ketat untuk masuk sekolah-sekolah unggulan yang terpusat. Dengan adanya zonasi, diharapkan tidak ada lagi “sekolah favorit” yang hanya diisi oleh siswa-siswa pilihan, melainkan semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dengan komposisi siswa yang beragam. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi dapat berinteraksi, serta mengurangi beban transportasi siswa yang harus menempuh jarak jauh.

Lebih lanjut, sistem ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas semua sekolah di wilayahnya secara merata, bukan hanya fokus pada beberapa sekolah unggulan saja. Dengan demikian, tekanan untuk masuk ke sekolah tertentu dapat berkurang, dan orang tua tidak lagi harus memaksakan anak-anak mereka untuk menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan pendidikan yang dianggap lebih baik. Ini adalah upaya reformasi struktural yang ambisius, yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang apa artinya “sekolah berkualitas” dari institusi elite menjadi layanan publik yang setara bagi semua warga negara.

Realita di Lapangan: Kesenjangan dan Dilema Orang Tua

Meskipun memiliki tujuan yang luhur, implementasi sistem zonasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan seringkali memunculkan ketidakpuasan. Salah satu masalah terbesar adalah masih adanya disparitas kualitas yang sangat mencolok antar sekolah, bahkan dalam satu zona. Banyak orang tua merasa bahwa “sekolah terdekat” mereka tidak menawarkan fasilitas, kualitas pengajar, atau lingkungan belajar yang setara dengan sekolah lain yang sedikit lebih jauh. Akibatnya, niat baik untuk pemerataan menjadi bumerang, di mana siswa-siswa berprestasi yang seharusnya bisa masuk ke sekolah yang lebih menunjang bakat mereka, terpaksa harus puas dengan pilihan yang terbatas di zona mereka.

Kesenjangan kualitas ini mendorong berbagai praktik manipulasi data, seperti perpindahan Kartu Keluarga (KK) secara instan ke alamat yang lebih dekat dengan sekolah favorit, atau bahkan “jual-beli” alamat demi mendapatkan kuota zonasi. Hal ini jelas merusak integritas sistem dan menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang jujur. Bagi orang tua, PPDB zonasi seringkali menjadi periode penuh dilema dan stres. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit: menerima sekolah yang kualitasnya dipertanyakan di dekat rumah, atau mencari alternatif di sekolah swasta dengan biaya yang tidak sedikit. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya terletak pada sistem penerimaan, tetapi lebih fundamental pada pemerataan kualitas dan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh.

Mencari Solusi untuk Pemerataan yang Hakiki

Untuk mengatasi polemik sistem zonasi PPDB, fokus utama seharusnya beralih dari sekadar mekanisme penerimaan siswa menjadi upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah, tanpa terkecuali. Ini membutuhkan investasi besar pada peningkatan kompetensi guru, perbaikan fasilitas dan infrastruktur sekolah, penyediaan sarana prasarana belajar yang modern, serta pengembangan kurikulum yang relevan di setiap jenjang dan wilayah. Jika semua sekolah memiliki standar kualitas yang merata, maka kekhawatiran orang tua terhadap “sekolah terdekat” akan berkurang secara signifikan, dan tujuan awal zonasi dapat tercapai dengan lebih efektif.

Selain itu, perlu juga adanya evaluasi berkala dan penyesuaian persentase kuota zonasi, jalur prestasi, dan afirmasi agar lebih fleksibel dan mengakomodasi keberagaman kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memetakan kebutuhan pendidikan di wilayahnya, mengalokasikan anggaran secara adil, dan memastikan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik kecurangan. Keterlibatan aktif masyarakat, pegiat pendidikan, dan orang tua dalam merumuskan kebijakan juga sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan bagi masa depan pendidikan Indonesia.

“Sistem zonasi hanyalah sebagian kecil dari upaya pemerataan pendidikan. Akar masalahnya ada pada kesenjangan kualitas antar sekolah yang harus kita benahi dari hulu ke hilir. Tanpa itu, setiap mekanisme penerimaan akan selalu menemui jalan buntu dan protes.”

• Sistem zonasi PPDB bertujuan mulia untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta mengurangi kompetisi tidak sehat antar sekolah.
• Namun, realita kesenjangan kualitas sekolah di lapangan memicu kritik, dilema bagi orang tua, dan praktik manipulasi data pendaftaran.
• Banyak orang tua merasa tidak puas karena sekolah terdekat seringkali tidak sebanding kualitasnya dengan sekolah “favorit”.
• Solusi jangka panjang adalah investasi komprehensif pada peningkatan kualitas guru, fasilitas, dan infrastruktur di semua sekolah.
• Evaluasi berkala, fleksibilitas kuota, dan pengawasan ketat diperlukan untuk menciptakan sistem PPDB yang lebih adil dan transparan.