Setiap tahun ajaran baru, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi sorotan, terutama sistem zonasi yang dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Namun, realita di lapangan kerap menunjukkan kompleksitas yang jauh melampaui tujuan idealnya, memicu perdebatan sengit antara harapan untuk kesetaraan dan tantangan dalam menjaga kualitas pendidikan. Sistem ini, yang berupaya menghapus label sekolah favorit dan non-favorit, seringkali justru menciptakan permasalahan baru, mulai dari kecurangan data domisili hingga ketidakpuasan orang tua dan siswa.

Tujuan Mulia di Balik Zonasi dan Realita di Lapangan

Sistem zonasi PPDB diperkenalkan dengan visi yang mulia: memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah terdekat, tanpa memandang status sosial ekonomi atau prestasi akademik awal. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan siswa secara merata, mengurangi konsentrasi siswa-siswa unggul di sekolah tertentu, dan mendorong peningkatan kualitas seluruh sekolah secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi dikotomi sekolah favorit dan sekolah buangan.

Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah disparitas kualitas antara sekolah-sekolah dalam satu zona. Ada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan guru-guru berkualitas, sementara sekolah lain dalam zona yang sama mungkin jauh tertinggal. Akibatnya, orang tua tetap berjuang agar anak mereka masuk ke sekolah yang dianggap “lebih baik,” bahkan jika itu berarti harus memanipulasi data kependudukan atau mencari jalur-jalur non-reguler. Praktik-praktik seperti “numpang kartu keluarga” atau perubahan alamat fiktif menjadi fenomena tahunan yang sulit dihindari, merusak integritas sistem dan menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang jujur.

Selain itu, masalah kapasitas sekolah juga menjadi faktor krusial. Beberapa zona memiliki jumlah calon siswa yang jauh melebihi daya tampung sekolah yang tersedia, sementara di zona lain, sekolah kekurangan siswa. Hal ini diperparat dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur pendidikan dan distribusi guru-guru berkualitas, sehingga tujuan pemerataan kualitas belum sepenuhnya tercapai. Orang tua yang merasa anaknya tidak mendapat tempat di sekolah pilihan, meskipun secara zonasi sudah sesuai, kerap menyuarakan kekecewaan mereka, menyoroti bahwa sistem ini terkadang justru membatasi pilihan dan potensi anak.

Mencari Titik Temu Solusi: Peran Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Peningkatan kualitas sekolah secara merata di semua zona menjadi kunci utama. Ini mencakup peningkatan fasilitas, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas, program pelatihan guru yang berkelanjutan, dan alokasi anggaran yang adil. Tanpa peningkatan kualitas yang merata, sistem zonasi akan terus menciptakan ketidakpuasan karena orang tua akan selalu mencari sekolah yang dianggap lebih unggul.

Perbaikan data kependudukan juga sangat penting. Kementerian Dalam Negeri dan dinas terkait perlu bekerja sama untuk memastikan data domisili akurat dan tidak mudah dimanipulasi. Sosialisasi yang masif dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam data PPDB juga diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif. Selain itu, transparansi dalam proses PPDB harus terus ditingkatkan, dengan sistem informasi yang mudah diakses dan diaudit, sehingga meminimalkan celah untuk praktik-praktik curang.

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam merencanakan dan mengelola zonasi agar sesuai dengan kondisi geografis dan demografis lokal, serta memastikan ketersediaan daya tampung yang memadai. Pengembangan jalur-jalur penerimaan lain seperti jalur prestasi dan afirmasi juga perlu dipertimbangkan secara proporsional, agar sistem zonasi tidak menjadi satu-satunya gerbang masuk yang kaku, tetapi tetap memberikan ruang bagi siswa berprestasi dan mereka yang membutuhkan bantuan khusus. Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua dan komite sekolah, dalam pengawasan dan pemberian masukan juga esensial untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Sistem zonasi PPDB adalah upaya progresif untuk mewujudkan keadilan dalam pendidikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendidikan yang merata dan komitmen semua pihak untuk tidak memanipulasi aturan. Tanpa itu, esensi pemerataan akan sulit tercapai dan hanya akan menimbulkan kerumitan baru di tingkat masyarakat.”

• Sistem zonasi PPDB bertujuan mulia untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar.
• Disparitas kualitas antar sekolah dalam satu zona dan masalah kapasitas menjadi pemicu utama praktik manipulasi data domisili.
• Upaya pemerataan kualitas sekolah secara menyeluruh adalah kunci untuk membuat sistem zonasi berjalan efektif dan diterima masyarakat.
• Perbaikan data kependudukan yang akurat dan transparan sangat krusial untuk mencegah kecurangan dan menjaga integritas proses PPDB.
• Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam perencanaan zonasi yang adaptif dan memastikan ketersediaan daya tampung yang memadai.